KPK Tetapkan Eks Kepala BIG Tersangka Korupsi Pengadaan Citra Satelit

0
112

Bukatutup.net- KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan citra satelit resolusi tinggi (CSRT) di Badan Informasi Geospasial (BIG). Keduanya adalah Priyadi Kardono (PRK) dan Muchamad Muchlis (MUM).

Priyadi merupakan Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016, sedangkan Muchlis adalah Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Tahun 2013-2015.

“KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya Baca juga:KPK Panggil 2 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit di BIG
bukti permulaan yang cukup, selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020. Dalam proses penyidikan ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021).

Lili mengatakan para tersangka dilakukan penahanan masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari 2021 sampai 8 Februari 2021. Priyadi ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1, dan Muchlis ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

“Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK maka sebelumnya kedua tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kaveling C1,” ujar Lili.

Lili mengatakan para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Para tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pengadaan CSRT pada BIG bekerja sama dengan Lapan tahun 2015.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fas/jbr)

 

Sumber:detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here