Dana Covid-19 Riau Disorot KPK, Capai hingga RP 400 Miliar , ini sebabnya , Ada apa sebenarnya yang terjadi ?-PEKANBARU RIAU

0
85

Bukatutupnet./ – PEKANBARU

Setelah mendapat Sorotan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI,Pemprov Riau akan mengevaluasi penggunaan Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau untuk penanganan Covid-19.

Asisten 111 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Andi Menegaskan  langkah evaluasi terhadap(ODP) Wajib dilakukan .

“Semua ODP yang menggunakan Dana APBD Wajib dilakukan Evaluasi melalui Inspektorat “kata Syahrial Abdi,Senin,(3/8/2020).

Evaluasi penggunaan Dana Covid-19 yang bersumber dari APBD akan akan dilakukan secara menyeluruh .

Hal ini di anggap penting untuk dilakukan agar setiap Anggaran Covid-19 yang di salurkan bisa dipertanggung jawabkan Secara Baik Dan tepat.

Seperti Anggaran yang di Alokasikan untuk pengadaan alat Kesehatan, Pendampingan kepada Masyarakat .

Kalau Kita melihat idealnya ,ketika Tingkat kebutuhan Penanganan Covid-19 Tinggi Maka terkait Pelayanan Kesehatan Juga tinggi.

Berdasarkan Catatan KPK, kata lili, Sampai dengan Juni 2020,Alokasi APBD Provinsi Riau untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp. 400 Miliar

Dari Dana tersebut baru terealisasikan  sebanyak 182 Miliar  atau 30 persen.

Selain mengingatkan terkait  penggunaan Anggaran , Lili juga menanyakan Perkembangan tindak lanjut keluhan Masyarakat terkait penyaluran  Bantuan Sosial ( Bansos) di Riau .

Hingga Juni 2020, tercatat 20 keluhan  yang di sampai Kan Masyarakat Riau melalui Aplikasi Jaga Bansos.

Setidaknya , sebut Lili, Ada 4 topik keluhan  yang di sampaikan , yakni pelapor tidak menerima  Bantuan padahal Sudah mendaftar , Pelapor mendapat Bantuan  lebih dari satu Program , Aparat tidak membagikan Bantuan , Dan besar Dana kurang dari yang seharus nya.

KPK, jelas Lili, tidak menerbitkan Surat edaran sebagai panduan  bagi pemda.

Demikian juga dalam Hal penyelengaraan Bansos , untuk memastikan tepat guna Dan tepat Sasaran .

Menanggapi Anjuran KPK, Gubernur Provinsi Riau Syamsuar  mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau Sudah menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten Kota  diluar program bansos Pemerintah Pusat .

Dari Bantuan Tersebut ,Pemkat/Pemkot Kemudian menyalurkan kepada penerima  bansos berupa Uang Rp.300 selama tiga bulan .

Untuk membantu penyaluran BKK itu, kata Syamsuar , Pihaknya sudah mengeluarkan Dua Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah (Sekda)  untuk Camat Dan Lurah agar tugas penyaluran Bansos berjalan dengan lancar.

Permasalahan yang lain  yang perlu di selesaikan terkait Aset,tambah Syamsuar adalah Aset Tumpang tindih antara Pemprov Riau Dan Pemkot Pekanbaru,Serta Aset gedung Mal pelayanan publik di Batam.

Kunjungan Lili didampingi Tim satuan Tugas (Satgas) Koordinasi pencenghan wilayah V KPK Tersebut bertujuan  untuk memantau upaya  pengelolaan  Dana Covid-19 sekaligus Koordinasi kemajuan program sertifikasi  Aset daerah .

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here